Diskusi Tokoh, Gagas Lampung Jadi Tiga Provinsi Baru
BANDAR LAMPUNG (Lampunggo) — Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali mencuat ke permukaan setelah Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 24 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, muncul sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tengah mempertimbangkan pencabutan moratorium pemekaran wilayah. Menanggapi peluang tersebut, para tokoh senior dan sejumlah pemangku kepentingan dari Lampung mengadakan diskusi terbatas di Lamban Sabah, Bandar Lampung, Minggu (4/5/2025).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghidupkan kembali gagasan pemekaran Provinsi Lampung menjadi tiga entitas provinsi baru demi mendukung pemerataan pembangunan.
Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya mantan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, eks Bupati Lampung Timur Irfan Nuranda Djafar, anggota DPD RI Bustami Zainudin, anggota DPR RI Mukhlis Basri dan Hanan A. Rozak, serta mantan kepala daerah seperti Zainal Abidin dan Zaiful Bukhori. Tokoh-tokoh muda dan pegiat pemekaran wilayah seperti Resmen Khadafi serta CEO Radar Lampung, Ardiansyah, juga turut berpartisipasi aktif.
Toni Mahasan, Ketua Tim Pemekaran Lampung Pesisir, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berhasil merumuskan tiga wilayah yang diusulkan sebagai provinsi baru:
Provinsi Induk — mencakup wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus.
Provinsi Lampung Tengah — meliputi Lampung Tengah, Kota Metro, dan Lampung Timur.
Provinsi Lampung Raya — terdiri dari Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.
Menurut Toni, wacana pemekaran ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan keadilan dalam distribusi anggaran serta layanan publik.
“Sekarang momentum yang tepat. Jika moratorium benar-benar dicabut, Lampung sudah siap dengan konsep dan peta pemekarannya,” ujarnya.
Toni berharap, inisiatif ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah. (RED)
