Sempat Masuk Daftar Merah APBD, Lampung Bangkit dengan Realisasi Pendapatan Tembus Rp2,2 Triliun
BANDARLAMPUNG (Lampunggo) — Setelah sempat mendapat sorotan nasional sebagai salah satu provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akhirnya menunjukkan gebrakan signifikan.
Per 10 Mei 2025, Lampung berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 30,23 persen atau setara dengan Rp2,2 triliun. Angka ini menempatkan Lampung di atas rata-rata nasional setelah sebelumnya terpuruk di posisi kedua terbawah.
Realisasi belanja daerah pun mulai menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 24,62 persen. Angka ini masih perlu digenjot, namun menunjukkan tren positif dari sebelumnya yang hanya berada di kisaran 5,67 persen hingga awal Mei.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Merindo Kurniawan, menegaskan bahwa capaian tersebut sudah termasuk dana yang dikelola di luar Kas Daerah, seperti Dana BOS dan BLUD, yang nilainya mencapai lebih dari Rp350 miliar. Meski pengesahannya dilakukan per semester sesuai regulasi Kemendagri, secara teknis dana tersebut sudah bergerak di lapangan.
“Kalau dihitung total, baik dari kas daerah maupun dana di luar kas, Lampung sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan dana yang tertahan di kas daerah setiap harinya tidak lebih dari 0,03 persen, artinya serapan anggaran sudah mulai efektif,” ujar Merindo.
Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, Kemendagri merilis daftar 10 provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah. Lampung menempati peringkat kedua terendah untuk keduanya. Realisasi pendapatan Lampung saat itu hanya 8,83 persen dan belanjanya baru 5,67 persen. Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian.
Peringkat rendah ini memicu perhatian publik sekaligus menjadi pemacu Pemprov Lampung untuk bergerak cepat. Dan kini, hasil kerja keras tersebut mulai terlihat. (red)
