Lampung Masuk 10 Provinsi dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Terendah
JAKARTA (Lampunggo) – Provinsi Lampung masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah di Indonesia hingga awal Mei 2025. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025), dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Berdasarkan data yang diolah per 7 Mei 2025, 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.
Di sisi belanja daerah, Lampung juga mencatatkan angka yang rendah, yakni 5,67 persen, menjadikannya provinsi dengan realisasi belanja terendah kedua setelah Papua Tengah (4,69 persen). Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuh Mendagri.
Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing. (red/Puspen Kemendagri)
